Menanyakan Syarat SBKRI untuk Pengurusan Surat di Bekasi

Jakarta - Melalui surat ini saya ingin bertanya mengenai masih relevan atau tidak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam pengurusan surat-surat. Berdasarkan UU No 12 tahun 20056 tentang kewarganegaraan dinyatakan bahwa:

BAB II
WARGA NEGARA INDONESIA
Pasal 4
Warga Negara Indonesia adalah:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Namun, masih banyak instansi pemerintah yang mensyaratkan SBKRI dalam pengurusan surat-surat di instansi tersebut. Contohnya bisa dilihat di website Pemerintah Kotamadya Bekasi yang mensyaratkan SBKRI bagi akta perkawinan maupun akta kelahiran.

Pertanyaan saya apakah hal ini masih relevan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006? Kalau sudah tidak relevan mengapa masih disyaratkan lagi? Bukankah Undang-undang jauh lebih tinggi tingkatannya daripada SK atau SE dari kepala daerah?

Saya mohon tanggapan dari pihak berwenang. Terima kasih.

Budhi
Perumahan Citra Jakarta Barat
*****@****.***



(msh/msh)