Kenaikan Tarif Kereta Api Ekonomi KRL dan Ekonomi Jarak Jauh

Sebelum rencana kenaikan terif kereta api tolong Dirut PT.KAI bisa membaca dan memahami dulu UU 23 tahun 2007, tentang perkeretaapian. Di bagian keenam perihal Tarif Angkutan Kereta Api, pasal 151-156 menjelaskan bahwa tarif kereta api tidak bisa serta merta ditentukan oleh PT.KAI sebagai operator kereta api. Tetapi harus diputuskan oleh pemerintah dan pasti melalui DPR, sehingga jika DIRUT PT.KAI menaikkan tarif dengan sendirinya tanpa melalui pemerintah maka inkonstitusional dan melanggar Undang undang.

Tolong juga anggota DPR komisi 5 sebagai wakil kami juga mendengar keluh kesah kami ini, karena kami secara regular setiap jumat-minggu menggunakan jasa kereta api ini. keputusan menaikkan atau menghapuskan tarif ekonomi tidak mencerminkan nilai nilai ekonomi yg berpihak kerakyatan melainkan kereta api sudah menjadi ajang bisnis dan bukan MODA transportasi massal yg berpihak kepada rakyat.

Tolong aspirasi ini di dengar dan jangan hanya melihat dari sisi bisnis semata, tetapi memperhatikan banyak aspek. terima kasih. Saya mengapresiasi kerja Dirut PT.KAI, dan juga mengkritik bahwa kadang kala tindakanya melenceng dari undang-undang dan arogan.

Semoga dengan tulisan ini Dirut PT.KAI sadar atas kesalahannya dan rasa sombong dan aroganya bisa segera insyaf dan bertobat, bahwa melihat secara arif bahwa semua hal tidak bisa hanya dilihat dari profit dan uang tetapi juga bisa melihat berbagai aspek kepentingan. Salam Sukses untuk Perkeretaapian Indonesia.

Eko Joko santoso
Ssanggrahan, RT.08/14, No.204, Banguntspsn, Yogyakarta
Yogyakarta