Korupsi di Dunia Pendidikan, Banyuwangi

Dunia pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun mental dan kepribadian bangsa, namun alangkah nistanya jika dunia pendidikan dijadikan sebagai ajang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu momen yang sering dijadikan sebagai ajang KKN pada sekolah adalah pada saat Penerimaan Siswa Baru (PSB). Pada saat PSB, banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum sekolah untuk memanipulasi data. Aturan yang seharusnya dilaksanakan, cuma karena imbalan yang jumlahnya tidak sebanding dengan resikonya mereka terjang demi keuntungan sesaat. Sehingga pendidikan menjadi tidak berkualitas.

Praktek-praktek seperti ini jelas-jelas merugikan bahkan akan semakin menambah kebobrokan bagi dunia pendidikan. Tentunya dalam hati kecil kita tidak akan rela jika dunia pendidikan diperlakukan seperti itu. Maka hal ini harus kita cegah dan harus kita tumpas habis. Siapa lagi kalo bukan kita? Kapan lagi kalau tidak sekarang?

Kami akan ceritakan sedikit dari sekian banyak masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di sekolah negeri yang ada di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Sekolah ini juga berada dekat dengan lingkungan salah satu pondok pesantren ternama di kabupaten Banyuwangi, lembaga pendidikan milik pemerintah ini tepatnya berada di kecamatan Muncar wilayah Mberasan. Sebut saja SMK Negeri Darul Ulum

SMK Negeri Darul Ulum pada tanggal 3-7 Juli 2008 telah melakukan proses penerimaan siswa baru dengan pagu yang sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi yaitu sebanyak 7 kelas, yang masing-masing kelas terdiri dari 36 calon siswa, 7 kelas tersebut untuk masing masing prodi (program studi) adalah Teknik Otomotif sebanyak 3 kelas (108 siswa), Teknik Informatika sebanyak 2 kelas (72 siswa), Teknika Penangkapan Ikan sebanyak 1 kelas (36 Siswa) dan Tata busana sebanyak 1 kelas (36 siswa).

Namun diluar pagu yang telah ditentukan sebelumnya, SMK Negeri Darul Ulum telah melakukan penambahan 2 pagu baru (disebut pagu khusus, jumlah siswanya sekitar 60 siswa) yang sistem penerimaannya tidak melalui proses Panitia Penerimaan Siswa Baru (karena mayoritas NEM-nya jeblok).

Hal ini jelas melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bahkan bukan tidak mungkin praktek Penerimaan Siswa Baru diluar ketentuan itu sarat dengan KKN, sehingga hal itu sangat merugikan masyarakat. Bahkan terakhir kami dengar ada oknum sekolah juga menyelundupkan beberapa siswa yang punya NEM dibawah standar dengan imbalan ratusan ribu (data dan bukti rekaman semua kami ada).

Fakta diatas diperkuat oleh pernyataan ketua dan sekretaris panitia PSB, mereka menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak menangani proses penerimaan diluar ketentuan tersebut. Maka adanya 2 pagu (kelas) tambahan itu bukan tanggung jawab panitia PSB.

Anehnya, 2 pagu tambahan yang prosesnya tidak melalui proses penerimaan oleh Panitia PSB tersebut, pada tanggal pengumuman (11 Juli 2008) tetap disahkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi.

Disisi yang lain, Pada Harian Jawa Pos (Radar Banyuwangi, 22, 23 dan 24 Juli 2008) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melarang adanya penambahan pagu (kelas) baru untuk SMA Negeri di wilayah kecamatan Srono Banyuwangi. Ada yang di larang tapi kok ada yang diperbolehkan?

Yang menjadi pertanyaan kami, ada permainan apa? Apakah karena sekolah ini punya backing pejabat? Atau karena mandulnya penguasa?

Kami berharap semua elemen bisa membantu kami dalam mengungkap KKN di dunia pendidikan, khususnya kalangan aktifis dan seluruh masyarakat Banyuwangi dimanapun berada.

Kami sangat tidak mampu mengungkap, bila tidak ada bantuan dan kemauan dari semua pihak, untuk itu kami mengetuk hati nurani Anda semua.

Perlu diketahui, bahwa data sudah kami laporkan ke pejabat yang berwenang, namun sampai sekarang (saat informasi ini kami tulis) belum ada tindakan. Jika hal seperti ini kita biarkan terus menerus maka dunia pendidikan akan semakin bobrok dan porak-poranda, karena dunia pendidikan bukan ajang untuk bisnis dan mengeruk keuntungan, melainkan untuk menata pondasi bangsa dan negara.

Informasi ini kami sampaikan kepada semua pihak, agar bisa ditindak lanjuti demi masa depan bangsa dan negara Repulik Indonesia.

Sunaryo - Guru SMK Negeri Darul Ulum
SMK Negeri Darul Ulum
Banyuwangi