Jakarta - Sehubungan dengan Surat Pembaca saya yang dimuat di Detikcom (27/09) dengan judul "Surat Terbuka Untuk P2T Jakarta Utara", saat ini keluhan tersebut sudah ditanggapi.
Telah ada arahan Bapak Gubernur DKI untuk disposisi SHM No. 326 kepada Kepala Biro Hukum Pemprov DKI pada tanggal 22 Oktober 2014.
Sudah diadakan rapat disposisi SHM No. 326 terkena Waduk Marunda di lantai 9 balaikota dengan daftar hadir Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Pemprov DKI, Perwakilan P2T Tata Ruang Walikota Jakarta Utara.
Juga dihadiri perwakilan Dinas PU, perwakilan Kecamatan Cilincing dan perwakilan Kelurahan Marunda dengan kesimpulan bahwa Kepala Biro Hukum Pemprov DKI akan berkirim surat kepada Walikota Jakut dan P2T Jakarta Utara untuk melakukan koordinasi dan rapat di Walikota Jakarta Utara untuk SHM NO. 326.
Usulan perwakilan Kecamatan Cilincing agar Bapak Gubernur DKI yang memutuskan pembayaran tanah milik kami SHM NO. 326 dan akan di adakan verifikasi pengukuran ulang oleh BPN Jakarta Utara wajib surat keterangan tidak sengketa tanah dari Lurah Marunda.
Dimana ketika saya datang meminta tanda tangan ketua RT 10 dan RW 02 Kelurahan Marunda tidak mau tanda tangan dengan alasan di tekan Lurah Marunda agar tidak di perbolehkan tanda tangan surat keterangan tidak sengketa.
Padahal statusnya 'clean dan clear' sesuai kesimpulan rapat tanggal 22 Oktober di Biro Hukum Pemprov DKI. Kami mohon koordinasi, pengarahan dan bantuannya kepada Bapak Gubernur DKI. Terimakasih.
Achmad Ma'mun
Jl Tipar Cakung, Jakarta Utara
*****@****.***
(wwn/wwn)
Telah ada arahan Bapak Gubernur DKI untuk disposisi SHM No. 326 kepada Kepala Biro Hukum Pemprov DKI pada tanggal 22 Oktober 2014.
Sudah diadakan rapat disposisi SHM No. 326 terkena Waduk Marunda di lantai 9 balaikota dengan daftar hadir Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Pemprov DKI, Perwakilan P2T Tata Ruang Walikota Jakarta Utara.
Juga dihadiri perwakilan Dinas PU, perwakilan Kecamatan Cilincing dan perwakilan Kelurahan Marunda dengan kesimpulan bahwa Kepala Biro Hukum Pemprov DKI akan berkirim surat kepada Walikota Jakut dan P2T Jakarta Utara untuk melakukan koordinasi dan rapat di Walikota Jakarta Utara untuk SHM NO. 326.
Usulan perwakilan Kecamatan Cilincing agar Bapak Gubernur DKI yang memutuskan pembayaran tanah milik kami SHM NO. 326 dan akan di adakan verifikasi pengukuran ulang oleh BPN Jakarta Utara wajib surat keterangan tidak sengketa tanah dari Lurah Marunda.
Dimana ketika saya datang meminta tanda tangan ketua RT 10 dan RW 02 Kelurahan Marunda tidak mau tanda tangan dengan alasan di tekan Lurah Marunda agar tidak di perbolehkan tanda tangan surat keterangan tidak sengketa.
Padahal statusnya 'clean dan clear' sesuai kesimpulan rapat tanggal 22 Oktober di Biro Hukum Pemprov DKI. Kami mohon koordinasi, pengarahan dan bantuannya kepada Bapak Gubernur DKI. Terimakasih.
Achmad Ma'mun
Jl Tipar Cakung, Jakarta Utara
*****@****.***
(wwn/wwn)
Baca Juga
- BCA Balikpapan Tidak Memberikan Sosialisasi Masalah Aturan Baru Ini
- StanChart Pilih Kasih terhadap Nasabah Kartu Kreditnya
- Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya Suku Bunga KPR Niaga Naik
- Pengurusan Void Kartu Debit Danamon Berbelit
- Mega Call Center Mengecewakan
SuratPembaca
Cari keluhan surat terbuka resmi dan curhat terbaru sebagai sarana komunikasi dari seluruh konsumen untuk produk terkenal di Indonesia.
Hubungi Kami
Silahkan hubungi kami jika ada pertanyaan dan menjadi partner
Jakarta, Indonesia
Jika ada yang merasa tidak sesuai / sebaiknya dihapus, tolong sertakan link yang anda maksud pada halaman ini dan memastikan sumber dari surat pembaca sudah ditutup / masalah terselesaikan / dihapus.
Akan diproses 1 s/d 7 hari.
Kirimkan Masukan
letstalk@suratpembaca.com
Senin - Jumat
09:00 - 17:00
Sosial
