Menyoal Transparansi Biaya Haji

Jakarta - Haji adalah ibadah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Namun, melihat karut marut penyelenggaraan haji selama ini rasanya ujian untuk bisa ikhlas itu sungguh berat. Sebab, tak jarang calon jamaah haji kerap diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara. Khususnya kantor Kementerian Agama (Kemenag). Tak adanya transparansi biaya yang ditarik Kemenag sering menimbulkan suuzhon (prasangka buruk) dari para calon jamaah.

Misalnya di Kota Semarang. Saat manasik haji Minggu (25/7) lalu di gedung Islamic Center Manyaran para jamaah diumumkan untuk membayar biaya transportasi ke Asrama Haji Donohudan sekitar Rp 600 ribuan per jamaah. Hal itu tentu saja sangat memberatkan para jamaah. Sebab, jumlah itu dinilai tidak masuk akal.

Bayangkan, jika satu bus yang disewa berkapasitas 50 penumpang, itu artinya satu bus bisa terkumpul dana Rp 30 juta. Masak sewa bus Semarang - Solo PP semahal itu? Padahal ada puluhan bus yang akan disewa. Lalu, ke mana sisa uangnya?

Sebagai perbandingan tarif bus Patas AC Semarang - Solo hanya Rp 20 ribu per penumpang. Setelah diprotes Kemenag Kota Semarang memang akhirnya menurunkan menjadi Rp 450 ribu per jamaah. Katanya jumlah itu disamakan dengan musim haji tahun lalu. Jumlah itu pun dinilai masih sangat besar. Karena, satu bus setidaknya bisa terkumpul Rp 20 juta lebih.

Para calon jamaah sendiri pilih manut saja. Kalau protes lagi dianggap tidak ikhlas. "Masak mau berhaji kok tidak ikhlas." Akhirnya ya setuju-setuju saja.

Seharusnya Kemenag Kota Semarang memberikan penjelasan perincian penggunaan biaya yang ditarik tersebut. Sebab, tidak semua calon jamaah haji itu berasal dari kalangan mampu. Tak sedikit calon jamaah yang bisa berangkat haji setelah menabung puluhan tahun, ikut arisan haji, atau pun menjual sawah dan hewan ternak.

Depag harus memikirkan hal itu. Ibadah haji jangan malah dijadikan ajang proyek. Tak hanya biaya transportasi. Di tingkat KUA (Kantor Urusan Agama) para jamaah juga dipungli saat mengambil surat rekomendasi untuk pengurusan paspor. Satu jamaah ditarik Rp 25 ribu tanpa kejelasan untuk apa dana tersebut? Para jamaah juga tidak diberikan bukti pembayaran.

Saya kira para penyelenggara haji sudah sangat paham ilmu agama dan dosa. Bukan bermaksud suuzhon. Masak para penyelenggara haji tidak takut kepada Allah jika menggunakan uang dari caloan jamaah yang bukan haknya?

Ke depan saya berharap Kemenag melakukan reformasi dalam penyelenggaraan haji. Khususnya dalam transparansi biaya. Jangan sampai ibadah suci ini justru dinodai dengan tindakan yang kurang terpuji serta memberatkan masyarakat. Terima kasih.
?
Harmini
Banyumanik Semarang
*****@****.***



(msh/msh)