Cara Preman Di PLN Dramaga

Sebagai pemilik rumah Dramaga Pratama Blok G No. 3, Bogor, baru-baru ini saya dikejutkan oleh tindakan petugas PLN yang tanpa ba-bi-bu pada minggu ke-2 April hendak mengganti KWH-meter lama (sistem pembayaran pascabayar) dengan KWH-meter token (sistem pembayaran prabayar). Padahal saya tidak pernah meminta kepada PLN Dramaga untuk mengalihkan sistem pembayaran dari pascabayar menjadi prabayar. Adik saya yang saat itu berada di rumah saya langsung menghubungi suami saya. Suami saya pun bicara dengan petugas tersebut. Suami saya menanyakan, “Atas perintah siapa penggantian itu dilakukan?” Petugas hanya menjawab atas perintah PLN. Suami saya pun mengulangi pertanyaannya. “Atas perintah siapa PLN memerintahkan Anda mengganti KWH-meter rumah kami?” Petugas hanya menjawab bahwa ia hanya menjalankan perintah dan karena saya tidak mengizinkannya mengganti KWH-meter, dengan “gagah berani” ia memerintahkan suami saya datang ke kantor PLN Dramaga. Ketika adik saya hendak melakukan pembayaran tagihan bulan April 2011 pada 15 April 2011, pembayaran tidak dapat dilakukan. Alasan petugas PLN, tidak ada data tagihannya. Petugas itu kemudian menyatakan bahwa tagihan April 2011 memang dibebaskan oleh PLN karena PLN akan melakukan perubahan (migrasi) sistem pembayaran dari pascabayar menjadi prabayar. Setahu saya, PLN belakangan memang sedang mempromosikan migrasi sistem pembayaran secara gratis. PLN tidak memaksa pelanggannya untuk melakukan migrasi itu. Ini terbukti dari apa yang terjadi di Griya Katulampa, Bogor. Di kompleks perumahan ini PLN mempromosikan sistem pembayaran listrik prabayar, kemudian melakukan sosialisasi, dan akhirnya membuka kesempatan pelanggan untuk bermigrasi secara gratis. Hasilnya, ada pelanggan yang bermigrasi, ada pula yang tidak. Tidak ada pemaksaan. Mengalami kejadian ini saya jadi bertanya-tanya, benarkah PLN memiliki kebijakan untuk memilih cara-cara preman untuk memaksa pelanggan bermigrasi dari sistem pembayaran pascabayar menjadi prabayar seperti di Dramaga, Bogor? Saya rasa tidak. Itu hanyalah kebijakan lokal PLN Dramaga. Atas dasar itu, surat pembaca ini sekaligus saya tujukan kepada Dirut PLN, Bapak Dahlan Ichsan. “Pak Dahlan, ternyata di negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia ini ada aparat Bapak (dalam hal ini pimpinan PLN Dramaga) yang memilih cara-cara preman dalam menghadapi pelanggan. Saya katakan demikian karena dia tidak memberikan pilihan. Dia hanya ingin memperoleh kenyamanan dan keuntungan dalam bekerja dengan mengorbankan kenyamanan pelanggan.”

Hudayanti
Griya Katulampa B1-25
Bogor